senkomidoarjo.org - "Siapa bilang korban Lapindo lunas dan makmur, kenyataannya masih ada yang belum dibayar 20 persen dan 80 persen," kata salah seorang korban Lapindo dari Perum TAS yang enggan disebut namanya saat berbincang dengan wartawan di depan gedung DPRD Sidoarjo, Senin (25/7/2011).
Korban lumpur Lapindo yang saat ini menghuni Perumahan Nirwana Kahuripan (PNK) menolak jika dikatakan hidupnya makmur. Mereka menolak anggapan itu, karena apa yang seharusnya mereka terima masih belum sepenuhnya diterima.
Menurut pria yang menjadi korlap aksi unjuk rasa ini, hampir 1.500 korban lumpur yang saat ini menghuni Perum Kahuripan belum mendapatkan hak-haknya. Seperti yang dituntut saat ini yakni sertifikat yang belum diterima, aliran listrik yang belum dipasang, serta sisa ganti rugi yang belum dibayar.
Warga korban lumpur Lapindo menganggap relokasi yang ditawarkan PT Minarak Lapindo Jaya kepada warga sebagai bentuk rekayasa dan kebohongan Abu Rizal Bakrie.
Untuk menuntut semua hak yang seharusnya mereka dapat, korban lumpur Lapindo bertekat untuk terus berjuang. "Kita akan terus unjuk rasa sampai hak-hak kami diberikan," ujar pria berjaket biru itu sambil diamini rekan-rekannya.
Pengamatan detiksurabaya.com hingga pukul 11.30 WIB, ratusan korban lumpur Lapindo ini masih 'mengusai' jalan di depan gedung DPRD. Beberapa perwakilan pendemo saat ini masih melakukan negosiasi dengan anggota dewan.
Warga lumpur minta agar Dirut Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabusala, pengembang Perum Nirwana Kahuripan, PLN dan BPN didatangkan.(detik.com/bdh/fat)
Korban lumpur Lapindo yang saat ini menghuni Perumahan Nirwana Kahuripan (PNK) menolak jika dikatakan hidupnya makmur. Mereka menolak anggapan itu, karena apa yang seharusnya mereka terima masih belum sepenuhnya diterima.
Menurut pria yang menjadi korlap aksi unjuk rasa ini, hampir 1.500 korban lumpur yang saat ini menghuni Perum Kahuripan belum mendapatkan hak-haknya. Seperti yang dituntut saat ini yakni sertifikat yang belum diterima, aliran listrik yang belum dipasang, serta sisa ganti rugi yang belum dibayar.
Warga korban lumpur Lapindo menganggap relokasi yang ditawarkan PT Minarak Lapindo Jaya kepada warga sebagai bentuk rekayasa dan kebohongan Abu Rizal Bakrie.
Untuk menuntut semua hak yang seharusnya mereka dapat, korban lumpur Lapindo bertekat untuk terus berjuang. "Kita akan terus unjuk rasa sampai hak-hak kami diberikan," ujar pria berjaket biru itu sambil diamini rekan-rekannya.
Pengamatan detiksurabaya.com hingga pukul 11.30 WIB, ratusan korban lumpur Lapindo ini masih 'mengusai' jalan di depan gedung DPRD. Beberapa perwakilan pendemo saat ini masih melakukan negosiasi dengan anggota dewan.
Warga lumpur minta agar Dirut Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabusala, pengembang Perum Nirwana Kahuripan, PLN dan BPN didatangkan.(detik.com/bdh/fat)
