Obat dan Makanan (BPOM) dengan menandatangani nota kesepahaman atau
Memorandum of Understanding (MoU) untuk mengawasi dan menindak kasus
makanan dan obat palsu.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, kerja sama ini dilakukan
sebagai bentuk usaha Polri dan BPOM untuk melindungi konsumen,
khususnya masyarakat dari obat dan makanan yang berbahaya.
"Baru saja tanda tangan pedoman kerja nota kesepahaman MoU antara
Kepala BPOM dengan Kapolri. Kita buat pedoman kerja nyata dan jelas,"
kata Jenderal Tito Karnavian di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu
(26/10/2016).
Jenderal Tito menjelaskan, nota kesepahaman ini penting dilakukan
mengingat banyaknya kasus obat dan makanan palsu yang diungkap baik
oleh pihak BPOM maupun Polri. Untuk itu, diharapkan dia kerja sama
bisa melindungi kesehatan masyarakat.
"Beberapa waktu lalu vaksin palsu, obat palsu di Banten. Di situ
publik terbuka obat dan makanan ini penting sekali menyangkut
kesehatan masyarakat ke bawah," ujar JenderalTito.
Sebelum menandatangani MoU ini, Kapolri bersama Kepala BPOM Penny
Lukito melakukan video conference dengan seluruh Kapolda dan Kepala
BPOM di wilayah.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini juga menegaskan, sudah menginstruksikan
jajarannya di daerah untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan
terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan.
"Saya sudah perintahkan Kapolda dan jajaran buat satgas, meningkatkan
pengawasan obat makanan termasuk penindakan makanan berbahaya, obat
palsu," terang Jenderal Tito.
Sementara untuk di tingkat nasional, Jenderal Tito mempercayakan
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Ari Dono Sukmanto sebagai
penanggungjawab.
"Untuk di tingkat Mabes Polri ujung tombak Kabareskrim. Mudah-mudahan
dengan ini masyarakat terlindungi dari obat dan makanan berbahaya,"
tandas Jenderal Tito.
Sumber : http://ntmcpolri.info/cegah-makanan-dan-obat-berbahaya-polri-bpom-jalin-kerjasama/
