Kapolda dan Pangdam seluruh Indonesia untuk memberi arahan terkait
sapu bersih pungutan liar (pungli) dan pengamanan Pilkada.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, perintah Presiden agar
dilakukan operasi di layanan-layanan publik terdepan yang berhubungan
langsung dengan masyarakat, seperti masalah sertifikat, KTP, SIM,
STNK, BPKB, dan lain-lain, ujanya adalam jumpa pers usai pertemuan di
Kantor Presiden, Jakarta, Senin (24/10/2016).
Tito menambahkan pemberantasan pungli juga dilakukan di internalnya.
Sudah ada 235 kasus pungli di internal yang ditangani.
"Sudah kami sampaikan melalui video conference tadi pagi kepada
seluruh Kapolda agar intensif untuk melakukan operasi ini," ujar Tito.
Terkait pungli ini, Presiden Jokowi sudah membentuk Satgas Sapu Bersih
(Saber) Pungli yang dipimpin Menko Polhukam Wiranto dengan operasi
dilakukan kepolisian, kejaksaan, POM TNI, Kemendagri dan instansi
lainnya, sampai tingkat bawah.
"Sambil internal, kita lakukan kegiatan operasi pungli ini juga secara
eksternal dilakukan dengan gabungan sama-sama dengan Kejaksaan,
Kemendagri, instansi-instansi terkait termasuk dengan POM TNI,"
pungkas Tito.
Sumber : http://ntmcpolri.info/kapolri-arahan-presiden-agar-dilakukan-operasi-pungli-dikantor-layanan-publik/
