Senkomsidoarjo.org | News Senkom, Pesta demokrasi kembali akan hadir dalam kegiatan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018 yang sebentar lagi akan kita jumpai bersama-sama, Kepolisian Republik Indonesia yang berperan sebagai pengamanan internal tanah air ini mengaku siap untuk mengamankan digelarnya pesta demokrasi tahun 2018 ini.
Dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi III DPR RI bersama dengan Polri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi M Tito Karnavian menyampaikan beberapa poin penting bagi Instansinya demi keberhasilan menjaga keamanan berlangsungnya Pilkada serentak tersebut.
"Keberhasilan Pilkada dalam pengamanannya khususnya, jelas tolong digaris bawahi perintah dari Bapak Presiden kepada Polri pada saat apel kemarin. Pertama, Polri harus netral," ujar Kapolri.
Selanjutnya, pihak Polri akan bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait demi suksesnya kelangsungan Pilkada.
"Kedua, untuk kami bisa melaksanakan tugas, tentu Polri tidak bisa bekerja sendiri. Polri harus bekerja sama dengan penyelenggara Pemilu yaitu KPU. Oleh karena itu saya sudah instruksikan kepada jajaran dari awal, sedini mungkin sudah membangun koordinasi dengan KPU. Agar mereka mampu merencanakan, kegiatan-kegiatan proses pemilu ini sesuai tahap-tahap secara jujur dan netral. KPU dan Bawaslu tentu juga harus begitu," tuturnya.
Kemudian, poin selanjutnya adalah menggandeng pihak Parpol beserta dengan Paslon Pilkada 2018.
”Yang ketiga, membangun hubungan dengan parpol peserta, dengan paslon. Tujuannya agar mereka mampu mengikuti tata cara aturan yang berlaku. Siap menang dan siap untuk kalah. Jangan siap untuk menang saja. Lalu nanti kita ada LO (Liaison Officer) kepada parpol dan paslon di semua wilayah yang berhubungan dengan kegiatan pengamanan," lanjut Jenderal Tito.
Kemudian yang keempat, menurut Tito, yaitu juga bekerja sama dengan Pemda. Dikarenakan Pemda lah yang menyediakan anggaran untuk KPU dan Bawaslu. Kapolri meminta pihak Pemda juga bersikap netral, serta memberikan dukungan anggaran yang ada.
"Yang kelima, kita harus membangun koordinasi yang solid terhadap aparat kemanaan yang lain, TNI yang paling utama. Polri dan TNI saya instruksikan harus membangun hubungan yang baik sebagai sodara dengan jajaran TNI di manapun saja itu mutlak. Juga dengan anggota Linmas, yang memang dibentuk oleh Pemda sebagai perlindungan masyarakat," ungkapnya.
Selain itu, orang nomor satu di Kepolisian itu memberi instruksi agar anggotanya juga bekerja sama dengan tokoh masyarakat yang berpengaruh. Supaya memberikan suara yang positif kepada masyarakat agar tercipta situasi kondusif saat Pilkada, bukan untuk pemenangan.
"Itu saya perintahakan pada seluruh jajaran untuk menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh agama atau pemuda, dalam rangka menyuarakan suasana kondusif agar pemilu-nya berjalan aman," imbuh Jenderal Tito.
Yang terakhir, Jenderal Bintang empat itu menambahkan, akan bekerja sama dengan media, agar media-media bekerja dengan konvensional, maupun sosmed agar membuat pemberitaan yang mendinginkan.
"Jadi konstentasi politik akan membuat situasi menjadi hangat. Tapi tidak boleh panas sampai mengorbankan harta jiwa apalagi perpecahan," pungkasnya.
Sumber : Multimedia Polri
Dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi III DPR RI bersama dengan Polri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi M Tito Karnavian menyampaikan beberapa poin penting bagi Instansinya demi keberhasilan menjaga keamanan berlangsungnya Pilkada serentak tersebut.
"Keberhasilan Pilkada dalam pengamanannya khususnya, jelas tolong digaris bawahi perintah dari Bapak Presiden kepada Polri pada saat apel kemarin. Pertama, Polri harus netral," ujar Kapolri.
Selanjutnya, pihak Polri akan bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait demi suksesnya kelangsungan Pilkada.
"Kedua, untuk kami bisa melaksanakan tugas, tentu Polri tidak bisa bekerja sendiri. Polri harus bekerja sama dengan penyelenggara Pemilu yaitu KPU. Oleh karena itu saya sudah instruksikan kepada jajaran dari awal, sedini mungkin sudah membangun koordinasi dengan KPU. Agar mereka mampu merencanakan, kegiatan-kegiatan proses pemilu ini sesuai tahap-tahap secara jujur dan netral. KPU dan Bawaslu tentu juga harus begitu," tuturnya.
Kemudian, poin selanjutnya adalah menggandeng pihak Parpol beserta dengan Paslon Pilkada 2018.
”Yang ketiga, membangun hubungan dengan parpol peserta, dengan paslon. Tujuannya agar mereka mampu mengikuti tata cara aturan yang berlaku. Siap menang dan siap untuk kalah. Jangan siap untuk menang saja. Lalu nanti kita ada LO (Liaison Officer) kepada parpol dan paslon di semua wilayah yang berhubungan dengan kegiatan pengamanan," lanjut Jenderal Tito.
Kemudian yang keempat, menurut Tito, yaitu juga bekerja sama dengan Pemda. Dikarenakan Pemda lah yang menyediakan anggaran untuk KPU dan Bawaslu. Kapolri meminta pihak Pemda juga bersikap netral, serta memberikan dukungan anggaran yang ada.
"Yang kelima, kita harus membangun koordinasi yang solid terhadap aparat kemanaan yang lain, TNI yang paling utama. Polri dan TNI saya instruksikan harus membangun hubungan yang baik sebagai sodara dengan jajaran TNI di manapun saja itu mutlak. Juga dengan anggota Linmas, yang memang dibentuk oleh Pemda sebagai perlindungan masyarakat," ungkapnya.
Selain itu, orang nomor satu di Kepolisian itu memberi instruksi agar anggotanya juga bekerja sama dengan tokoh masyarakat yang berpengaruh. Supaya memberikan suara yang positif kepada masyarakat agar tercipta situasi kondusif saat Pilkada, bukan untuk pemenangan.
"Itu saya perintahakan pada seluruh jajaran untuk menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh agama atau pemuda, dalam rangka menyuarakan suasana kondusif agar pemilu-nya berjalan aman," imbuh Jenderal Tito.
Yang terakhir, Jenderal Bintang empat itu menambahkan, akan bekerja sama dengan media, agar media-media bekerja dengan konvensional, maupun sosmed agar membuat pemberitaan yang mendinginkan.
"Jadi konstentasi politik akan membuat situasi menjadi hangat. Tapi tidak boleh panas sampai mengorbankan harta jiwa apalagi perpecahan," pungkasnya.
Sumber : Multimedia Polri