Senkomsidoarjo.org |Surabaya 26-27/11/2018 Keberadaan ormas dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) diharapkan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa dan negara. "Saya memberikan apresiasi kepada Senkom Mitra Polri yang selalu berkontribusi di berbagai kegiatan.Terlebih Senkom sebagai mitra pemerintah, menjadi komponen penyampai aspirasi masyarakat yang baik dan Senkom selalu ada membantu Polri saat PAM Lebaran, membantu BPBD dalam penanggulangan Bencana", sambut Kabid Hubungan Antar Lembaga Bakesbangpol Jatim Drs. Sunarto, M.Si. saat membuka Diskusi Panel yang diselenggarakan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.
Lebih lanjut Sunarto mejelaskan kegiatan Diskusi Panel yang mengambil tema “Peningkatan Peran Ormas/LSM dalam Pembangunan di Jawa Timur” dilaksanakan di Hotel Singgasana, Jl. Gunung Sari, Surabaya. Diikuti oleh 100 (seratus) Peserta terdiri dari Fungsionaris Lembaga, Organisasi Agama, Wanita, Pemuda, Penghayat Kepercayaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Aparatur Pemerintah dan Tokoh Masyarakat. Penyelenggaraan kegiatan dalam bentuk Paparan materi dari nara sumber dan dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab.
Sejumlah narasumber dihadirkan antara lain dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Dina Isnaini selaku JFT Penyuluh Hukum Muda menyampaikan materi dengan topik 'Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum untuk Yayasan dan Perkumpulan.' Menurutnya, dalam melakukan kegiatannya untuk berperan serta dalam pembangunan, penting sekali Ormas/LSM berbadan hukum. Sehingga, dapat diakui sebagai subyek hukum. Serta banyak legalitas dan kemudahan yang bisa didapatkan. “Tata cara pengajuan permohonan pengesahan Badan Hukum untuk yayasan berdasarkan Permenkumham RI Nomor 2 Tahun 2016, sedangkan untuk perkumpulan berdasarkan Permenkumhan RI Nomor 3 Tahun 2016”, jelasnya.
Sementara itu Kepala Bakesbangpol Jawa Timur Drs. Ec. Jonathan Judianto, MMT. memaparkan 'Arah Kebijakan dan Penataan Organisasi Kemasyarakatan'. Lebih banyak ulasan pemahaman terhadap undang-undang tentang ormas khususnya Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, menjalin sinergitas dan kebersamaan antar ormas dengan pemerintah daerah di Jawa Timur serta pengembangan pemberdayaan dalam membangun kapasitas ormas/LSM. ”Kami juga ingin meningkatkan partisipasi ormas dan elemen masyarakat dalam pembangunan di Jawa Timur”, kata Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur Drs. Ec. Jonathan Judianto, MMT.
Sedangkan Joko Susanto, S.Ip., M.Sc. Dosen Fisip Unair Surabaya yang pernah mengenyam pendidikan master dalam kajian politik global di London School of Economics/LSE, University of London. Sebagai pemateri ''Bahaya Hoax terhadap proses pembangunan di daerah''.
Sedangkan dari jajaran Polda Jatim melalui Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol. Frans Barung Mangera, S.I.K. Sebagai Narasumber memberikan materi tentang 'Peran Polri dalam Menyikapi Berita Hoax di Masyarakat'.
“Hoax merupakan informasi yang tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hoax juga berisi berita bohong yang dibuat dengan sengaja dan bertujuan untuk menipu. Menanggapi maraknya penyebaran Hoax, Humas Polri ditugaskan untuk mengkonter semua informasi tidak benar/Hoax baik yang tersebar di dunia maya maupun di media cetak. Disamping itu, juga ada peran Reskrim dalam penegakan hukum,” terang Kabid Humas Polda Jatim.
Pengurus Provinsi Senkom Mitra Polri Jawa Timur yang diwakili Sekretaris Senkom Provinsi Wahjoe Soetiono, S.Sos. didampingi Wakil Sekretaris Moch. Efendi, S.T. yang mengikuti kegiatan tersebut, mengutarakan, "Kami Senkom Jatim berkomitmen turut membantu memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta memberdayakan Ormas untuk berpartisipasi menjaga kerukunan masyarakat di daerah guna terwujudnya pembangunan Jawa Timur".
Sumber : One
