Senkomsidoarjo.or.id | SUMENEP - Bertempat di Aula Hotel El Malik Jl. HOS Cokroaminoto 12, Kp. Baru, Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep Madura telah dilaksanakan Launching sentra Gakkumdu dan sosialisasi pencegahan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri yang diselenggrakan oleh Bawaslu Kabupaten Sumenep dan dihadiri sekitar 120 undangan, Senin 12/12/2022.
Hadir dalam acara, Kepala Bawaslu Provinsi Jawa Timur A. Warits , S. Sos ,
Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Hj. Dewi Khalifah, SH, MH, M. Pdi,
Dandim 0827/ Sumenep Letkol Czi Donny Pramudya Mahardi, S. E,
Kapolres Sumenep AKBP Edo Satya Kentriko, SH, S. I. K ,
Kejari Sumenep diwakili Kasipidum Deddy SH ,
Ketua Bawaslu Kab. Sumenep Anwar Noris, SH ,
Ketua AKD Kabupaten Sumenep Bpk. Miskun Legiyono,
Jajaran Danramil Kodim 0827/Sumenep Sumenep,
Jajaran Kapolsek Polres Sumenep,
Jajaran Camat se - Kabupaten Sumenep,
Jajaran Panwascam se - Kabupaten Sumenep dan Akademisi.
Acara diawali dengan penampilan Tari Muang Sangkal dan dilanjutkan dengan Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu.
Selanjutnya acara dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Sumenep Anwar Noris, S.H., yang dalam amanatnya beliau menuturkan, bahwa "Kami sengaja mengundang Forkopimda dalam Launching sentra Gakkumdu dan sosialisasi netralitas ASN, TNI dan Polri karena dalam pelaksanaan Pemilu menjadi pejabat yang netral sehingga bisa menekankan jajarannya Terkait netralitas.
Dalam Gakkumdu Bawaslu kerjasama dengan 3 lembaga yaitu Bawaslu, Polri dan Kejaksaan Negeri Sumenep dan fungsi Gakkumdu sebagai tempat proses tindak pidana dalam Pemilu.
Launching ini bisa menjadi stock holder dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 karena yang hadir di sini berperan dalam kesuksesan Pemilu.
Indek dalam permasalahan dalam Pemilu bisanya perangkat aparat Desa sehingga kami mengundang AKD agar bisa menyampaikan ke seluruh Kepala Desa terkait netralitas.
Diharapkan pada Pemilu 2024 tidak ada pelanggaran dan yang kita upayakan saat ini selalu evaluasi setiap minggunya antara Bawaslu, Polri dan Kejaksaan Negeri.
Pada Pemilu tahun 2019 ada 11 pelanggaran dan Pilkada ada 3 pelanggaran akan tetapi kita sudah bisa menyelesaikan dengan baik tanpa menimbulkan gejolak keamanan.
Sumenep pernah di jadikan indek daerah rawan dalam Pemilu 2019 dengan tingkat paling rawan karena ada wilayah kepulauan akan tetapi dalam pelaksanaan Kabupaten Sumenep tingkat Kerawanannya paling rendah di wilayah Madura.
Sehingga kedepan diharapkan ditingkatkan kerjasama antar pihak terkait demi menjaga keamanan dan kelancaran Pemilu tahun 2024.
Biasanya pelanggaran di wilayah adanya mobilitas massa dalam pelaksanaan pada tahap pencoblosan sehingga diharapkan pemangku jabatan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten perlu dukungan dalam kelancaran pelaksanaan Pemilu.
Bawaslu sebagai Pengawas itu tidak mudah karena banyak penilaian dari orang yang tidak mengerti tugas Gakkumdu sehingga kami minta dorongan moral dari Forkopimda dan pejabat lainnya dan diharapkan para Wartawan media mampu menjadikan sosialisasi yang strategis dalam Pemilu mendatang". Jelas Anwar.
Selanjutnya sambutan dari Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur A. Warits , S. Sos., yang menerangkan bahwa "Pemilu itu sebenarnya kepentingan yang tidak mungkin yang harus di selaraskan sehingga kita perlu Netral dalam menangani pelanggaran atau permasalahan dalam Pemilihan umum.
Pemilu merupakan pertarungan Partai politik dalam memilih kepentingan untuk menempati jabatan tertentu sehingga dalam penyelesaian permasalahan harus netral dan kalau kita tidak netral akan berpotensi situasi yang tidak aman sehingga kita hadir menjadi penengah.
Sinergitas TNI, Polri dan Pejabat Daerah serta penyelenggara sebagai wujud dari kebersamaan kita yang akan dilihat masyarakat bahwa pejabat sudah bersatu dalam pelaksanaan pemilu dan akan dinilai baik dan netral.
Keamanan bukan di pelaksana akan tetapi pada Polri dibantu dengan TNI dan pejabat daerah sehingga Polri dan TNI kita dorong kebutuhan dalam pengawalan dan pengamanan setiap kegiatan dalam pelaksanaan Pemilu.
Salah satu potensi kerawanan dalam Pemilu kedepannya adalah pengiriman logistik di wilayah kepulauan yang kemungkinan kendala bisa menjadikan bahan pelanggaran dalam Pemilu , karena sekarang tehnologi sudah maju dengan informasi cepat walaupun benar atau tidaknya belum jelas.
Potensi penggunaan politik identitas untuk kemenangan suatu calon kedepannya yang harus di antisipasi dan diharapkan di Sumenep tidak ada pelanggaran serta yang terpenting itu Kedaulatan rakyat dalam suatu yang pokok bukan yang lain dalam memberlakukan kebijakan.
Dalam menitipkan gagasan-gagasan rakyat melalui legislatif dalam mengambil suatu kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.
Misinya Bawaslu kedepannya adalah pencegahan bukan penindakan dengan cara edukasi dengan masyarakat dengan hasilnya tetap dilaporkan ke atas serta hasilnya bukan yang dikehendaki pelapor apabila terjadi pelanggaran". Terang Warits.
Sambutan ketiga dari Dandim 0827/Sumenep Letkol Czi Donny Pramudya Mahardi, S. E, yang menuturkan bahwa "Terkait Gakkumdu sebenarnya tugasnya Polri dan Kejari akan tetapi apabila kita diminta bantuan tetap kami akan membantu.
Dari tahun 1998 sampai sekarang TNI netral karena dahulu kita masih mempunyai Dwi Fungsi ABRI akan tetapi sekarang sudah tidak ada dan tugas TNI saat ini hanya Pertahanan.
Sebagai Institusi TNI kita sudah mendapatkan arahan dari pimpinan terkait netralitas dalam Pesta Demokrasi.
Kami akan menjaga netralitas TNI dan akan membantu membeckup dalam pengamanan Polri di setiap pesta demokrasi". Tutur Donny.
Selanjutnya sambutan keempat dari Kapolres Sumenep AKBP Edo Satya Kentriko, SH, S. I. K , yang menerangkan bahwa "Peran Polri dalam Pemilu 2024 adalah mengawal dan mengamankan tahapan Pemilu dan ada peran kami di Pemilu sebagai anggota Gakkumdu dan dalam mengambil keputusan suatu pelanggaran perlu komunikasi dengan pihak lain.
Dalam hal pengamanan dan pengawalan Pemilu 2024 dimulai dari awal tahapan sampai akhir tahapan akan tetapi kerawanan yang perlu di antisipasi yaitu diwilayahnya kepulauan sehingga Polres Sumenep tidak sama dengan Polres - Polres lain
Polri menjadi sentra utama dalam pelaksanaan Pemilu sehingga kami akan bertindak dalam pengawalan dan pengamanan bersikap netral dan Polri sebagai alat negara sehingga kami netral dengan tidak melibatkan diri dalam politik praktis". Terang Edo.
Sambutan kelima dari Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Hj. Dewi Khalifah, SH, MH, M. Pdi, yang mengungkapkan bahwa "Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep kami apresiasi kepada Bawaslu Kabupaten Sumenep telah melaksanakan acara Launching Centra Gakkumdu dan Sosialisasi pencegahan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri dalam Pemilu serentak Tahun 2024 dengan mengundang seluruh unsur - unsur terkait sehingga menjadikan Pemilu menjadi tanggung jawab bersama.
Kita harus berdiri ditengah dalam Pemilu walaupun saat ini menjadi Wakil Bupati yang berangkat dari partai politik.
Fungsi sentra Gakkumdu yang utama adalah melakukan gelar perkara untuk menemukenali unsur-unsur tindak pidana pemilu dan bukti-bukti yang harus dikumpulkan selain itu fungsi sentra Gakkumdu untuk membantu pengawas Pemilu dalam membuat kajian tindak pidana pemilu.
Perlunya kelembagaan dalam Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran bisa menjadikan pendidikan politik bagi generasi muda dalam pesta demokrasi.
Pada tahun 2024 digelar Pemilu secara serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan memilih Presiden, Wakil rakyat dan pada tanggal 27 November 2024 akan dilaksanakan Pilkada dan Pilwakot serentak sehingga menjadikan Pesta Demokrasi terbesar sehingga kondisi seperti ini harus perlu di antisipasi.
Netralitas ASN , TNI dan Polri mempunyai simbol-simbol yang sudah ada aturannya masing masing dan Pemerintah sudah membuat peraturan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan yang lain dan Netralitas ASN juga bisa memahami dalam pelaksanaan tugas sesuai tugas pokonya.
Khusus dalam ASN dihimbau netralitas dalam Pemilu maupun Pilkada Kedepan sehingga perlunya sosialisasi sampai tingkat bawah.
Tokoh masyarakat , Tokoh Agama dan para pejabat Kepala Desa diharapkan menjaga keamanan di Kabupaten Sumenep dengan berkomunikasi yang harmonis dengan semboyan Pemerintah Kabupaten Sumenep menuju Kabupaten tentram dan aman.
Apabila ada hal - hal yang menimbulkan gejolak diwilayah Kabupaten Sumenep kita selesaikan bersama-sama dengan kepala dingin dengan bermusyawarah". Ungkap Dewi.
Acara dilanjutkan dengan penampilan penayangan profil Centra Gakkumdu Kabupaten Sumenep dan prosesi Launching Centra Gakkumdu Kabupaten Sumenep.
Serta pembacaan Deklarasi netralitas ASN, TNI dan Polri Kabupaten Sumenep dengan pembacaan Fakta Integritas oleh Wakil Bupati Kabupaten Sumenep.
Dikesempatan yang sama dilaksanakan penandatanganan Fakta integritas oleh Forkopimda , Bawaslu dan ketua AKD Kabupaten Sumenep serta Koordinator Gakkumdu Kabupaten Sumenep.
Kemudian melaksanakan penyerahan Fakta integritas kepada Forkopimda , Bawaslu dan ketua AKD Kabupaten Sumenep serta Koordinator Gakkumdu Kabupaten Sumenep.
Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan launching ini adalah untuk memperkenalkan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumenep yang telah terbentuk kepada masyarakat dan mengetahui keanggotaan Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dan tugas dan wewenang Sentra Gakkumdu yang salah satu tugasnya adalah menangani terjadinya tindak pidana dalam gelaran Pemilu serentak Tahun 2024 mendatang.
Dalam launching agar ASN, TNI dan Polri bisa mengerti dan melanjutkan kejajaannya untuk menghadapi Pemilu 2024 sehingga pelaksanaannya aman dan lancar sesuai dengan tugas pokoknya. (agusc)
Senkom Mitra Polri | Informasi | Komunikasi | Kamtibmas | Rescue | Bela Negara | Senkom | Senkom Sidoarjo | Siaga Saat Aman, Ada Saat Dibutuhkan |
