Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat berikan laporan pada Rakornas PB 2025 di Graha BNPB Lt.15, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Jakarta – Pengurus Pusat Senkom Mitra Polri, yang diwakili oleh Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan SAR (PBSAR), Tri Joko, turut hadir dalam Puncak Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2025. Acara ini diselenggarakan secara hybrid di Graha BNPB, lantai 15, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025).
Rakornas PB 2025 mengusung tema “Meningkatkan Kemampuan Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana”. Kegiatan ini dihadiri oleh 232 peserta secara langsung dan 4.755 peserta daring, yang terdiri dari perwakilan Kementerian/Lembaga Pemerintah, kepala daerah, BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota, TNI, Polri, relawan kebencanaan, lembaga usaha, media, serta kedutaan besar negara sahabat.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat berikan laporan pada Rakornas PB 2025 di Graha BNPB Lt.15, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Dalam laporannya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa Rakornas PB 2025 menjadi momentum strategis bagi gubernur, wali kota, dan bupati yang baru dilantik untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana di wilayahnya.
“Rakornas PB 2025 menjadi ajang penting bagi para pemimpin daerah untuk membangun sinergi dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan kebencanaan di masa mendatang,” ujar Suharyanto.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc, menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menurunkan risiko bencana.
“Mitigasi bencana tidak dapat dilakukan secara parsial. Perlu sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” ungkapnya. Ia juga menyoroti bahwa bencana hidrometeorologi masih mendominasi sepanjang tahun 2024 dan memberikan dampak luas terhadap masyarakat serta pembangunan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc saat memberikan materi.
Pratikno menegaskan bahwa pengarusutamaan pencegahan dan mitigasi harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional. Ia mencontohkan banjir di Bekasi pada awal Maret 2025 sebagai bukti pentingnya pengelolaan lingkungan dari hulu hingga hilir.
“Daerah resapan air harus dijaga untuk mengurangi risiko bencana,” tegasnya.
Rakornas PB 2025 menghadirkan narasumber dari berbagai sektor strategis, antara lain Kepala Bappenas Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., Wamen ATR/BPN H. Ossy Dermawan, B.Sc., M.Sc., Wamen Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, B.Sc., M.P.A., M.B.A., M.A., Ph.D, serta Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang, M.Si.
Setelah sesi istirahat, pemaparan dilanjutkan oleh beberapa kementerian terkait, termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabaharkam Polri, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Waops Panglima TNI, dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Selain perwakilan Senkom Mitra Polri, hadir pula berbagai organisasi relawan bencana seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Kwarnas Pramuka, Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI), Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Yayasan Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU (LPBI NU), Humanitarian Forum Indonesia (HFI), serta lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya.
Di sisi lain, Tri Joko yang mewakili Ketua Umum Senkom Mitra Polri, Dr. H. Katno Hadi, SE, MM, mengapresiasi BNPB atas terselenggaranya Rakornas PB 2025 dengan menghadirkan berbagai narasumber kompeten.
“Setelah mendengarkan berbagai pemaparan dari kementerian dan badan terkait, semakin jelas bahwa peningkatan kemampuan daerah dalam pengurangan risiko bencana adalah faktor kunci dalam efektivitas penanggulangan bencana,” ujar Tri Joko.
Ia menekankan bahwa penguatan kapasitas daerah dapat mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan koordinasi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.
“Peningkatan kapasitas daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi memerlukan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha dan organisasi relawan kebencanaan,” pungkasnya. (TJN/Ac)
